Mandala Nusantara News Tangerang, – Rombongan mahasiswa dari Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang mendatangi gedung DPRD pada Selasa (10/06/25) pagi. Mereka melakukan kunjungan studi dalam rangka (RDP) Rapat Dengar Pendapat mengetahui secara langsung di lapangan terkait ketugasan anggota dewan sebagai wakil rakyat.
H. Muhamad Amud Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa pada bulan Mei lalu, dewan Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan kegiatan reses. Reses merupakan kegiatan dewan untuk bertemu dengan konsituen yang memilihnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Reses ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari. Seperti saya, dapil saya di Kecamatan Rajeg dan . Adik-adik mahasiswa bila dewan nanti adakan reses di kampungnya juga bisa ikut untuk menyampaikan masukannya dan memberikan ide-ide untuk kemajuan daerah, ” Tutur Amud
Sementara itu, Mahfudz fudianto SH. atau yang akrab disapa Kang Bimo Ketua komisi I DPRD Kabupaten Tangerang juga turut memaparkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi, diantaranya fungsi legislasi, yaitu membuat Perda, fungsi anggaran, seperti yang saat ini dilakukan yaitu membahas APBD TA 2025, dan fungsi pengawasan, yaitu misalnya mengawasi pekerjaan yang disepakati di tahun berjalan. “Manakala ada yang tidak sesuai target, maka DPRD dapat menegur dan memberikan sanksi kepada pemerintah Daerah,” kata Bimo
Sementara, salah satu mahasiswi UNIS menyoroti persoalan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jahwa, mahasiswi UNIS jurusan Informasi Publik, mempertanyakan transparansi alokasi anggaran. Ia menyoroti bahwa PAD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai Rp8,23 triliun, namun berdasarkan data yang diklaim, angka kemiskinan justru meningkat hingga 55 persen.
“Bagaimana mungkin Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai kota seribu industri, dan termasuk tiga besar kota industri nasional, justru memiliki angka kemiskinan hingga 65 persen? Ini menjadi pertanyaan serius mengenai apakah APBD telah digunakan dengan tepat sasaran,” ujar Jahwa dalam forum
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Muhamad Amud, membenarkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp8 triliun. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Soal masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kami di DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat,” jelas Amud.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah membuka balai latihan kerja (BLK) sebagai salah satu upaya mengatasi pengangguran. Para peserta pelatihan nantinya akan disalurkan ke berbagai industri yang ada di Kabupaten Tangerang.
Terkait data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan mahasiswa, Amud menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. “Kami akan melakukan pengecekan ulang melalui dinas terkait untuk memastikan validitas data tersebut,” tambahnya.
Amud mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar digunakan untuk kepentingan. Pungkasnya
(Bagas)
