Mandala Nusantara News, Jakarta – Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 akan difokuskan pada dua agenda utama, yakni penguatan fungsi pengawasan anggaran negara dan kelanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, saat menyampaikan Laporan Legislatif PKS menjelang Rapat Paripurna DPR RI.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (12/5/2026) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Rizal, seluruh anggota DPR RI akan memanfaatkan masa sidang yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 untuk memaksimalkan peran pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pada masa persidangan kelima ini, fokus kami jelas. Seluruh anggota DPR akan membahas dan mengawasi jalannya anggaran,” ujar Rizal.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan anggaran merupakan bagian krusial dari tugas konstitusional DPR RI. Tujuannya adalah memastikan belanja negara dikelola secara efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Masa sidang kelima ini hingga 12 Juli 2026 akan difokuskan pada pengawasan anggaran di masing-masing komisi,” jelasnya.
Selain pengawasan anggaran, Rizal juga menyoroti agenda legislasi. Badan Legislasi DPR RI, katanya, akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang telah masuk dalam daftar Prolegnas 2026. Proses ini menjadi bagian dari upaya membangun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di sisi legislasi, Badan Legislasi akan terus melanjutkan pembahasan RUU yang masuk dalam Prolegnas tahun 2026,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut menekankan bahwa Fraksi PKS berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan publik.
“Kami tetap semangat dan konsisten. Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Rizal.
Ia berharap, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi pada masa sidang ini, DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
