Mandala Nusantara News, Lampung Selatan – 25 07 2026 Menanggapi balik serangan Sekretaris Tim Pemenangan Egi-Syaiful, Rusman Efendi, yang melabeli kritiknya “tanpa data dan asumsi belaka”, Pengamat Kebijakan Daerah Nurul Ikhwan menilai balik tajam. Menurutnya, justru Rusman lah yang keliru menyajikan fakta, berlebihan, dan seolah berubah menjadi juru bicara resmi Pemkab atau Ketua BPS daerah semata. Tuduhan kritik tanpa dasar itu dianggap serangan balik yang tidak berdasar, sebab seluruh argumennya bersumber dari data resmi BPS dan fakta lapangan yang terbuka.
“Kalau begitu jelas bahwa kritik saya dalam tulisan di karangan bunga sejalan dengan fakta angka kemiskinan yang tidak berubah signifikan di pemerintahan Egi. Jika saya dikatakan hanya berasumsi tanpa data, bukankah itu balik lagi menjadi asumsi sembarangan Pak Rusman karena tidak menyajikan data secara utuh? Saya mengkritik lewat sindiran yang didukung hitungan BPS. Bahkan jika data dibedah dari tahun ke tahun, kebenarannya terang benderang,” tegas Nurul Ikhwan.
Untuk meluruskan pemahaman publik, ia pun memaparkan data BPS secara rinci:
– 2021: 14,19%
– 2022: 13,14% → Turun 0,95%
– 2023: 12,79% → Turun 0,35%
– 2024: 12,57% → Turun 0,22%
– 2025: 12,05% → Turun 0,52%
“Angka ini berbicara sendiri. Penurunan 0,52% pada tahun 2025 itu tidak istimewa, masih jauh di bawah capaian tahun 2022. Alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan pun tidak berlaku. Apalagi jika kita tarik mundur ke tahun 2016, saat Lampung Selatan pasca OTT KPK dan kondisi serapan anggaran kacau balau, angka kemiskinan justru sanggup turun fantastis hingga 1%. Jika data terang benderang masih dibilang ‘kosong’, maka siapa yang sebenarnya tidak paham? Pak Rusman adalah seorang advokat, bukan pejabat BPS atau peneliti independen, namun berlagak paling berhak menafsirkan statistik. Ini terlihat sangat berlebihan dan menampakkan sikap menjaga kepentingan penguasa semata,” kritiknya.
Soroti Ketidakjelasan Data Sektoral & Potensi Rekayasa
Dalam paparan lanjutnya, Nurul menyoroti kejanggalan terkait klaim data yang disampaikan Rusman, terutama yang bersumber bukan dari lembaga resmi statistik. Ia menegaskan bahwa BPS Kabupaten Lampung Selatan hanya memproduksi data statistik dasar seperti kemiskinan, PDRB, dan inflasi. Sementara data sektoral lainnya, seperti data penerima bantuan rumah tidak layak huni serta rincian nilai investasi per sektor, tidak tersedia di BPS.
“Data terkait jumlah pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni maupun data investasi per sektor tidak dipublikasikan oleh BPS. Data jenis ini seharusnya dipegang langsung oleh instansi teknis, seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, maupun DPMPTSP. Yang kami sayangkan, bagaimana mungkin Pak Rusman bisa menyajikan dan seolah-olah lebih tahu angka pastinya bahkan melebihi kepala dinas yang bersangkutan? Padahal data sektoral di instansi-instansi ini berpotensi rentan dimanipulasi jika tidak diaudit secara terbuka dan independen,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika masyarakat ingin memverifikasi angka-angka tersebut, mereka harus berkoordinasi langsung ke dinas terkait, bukan mengacu pada klaim sepihak yang tidak jelas rujukan resminya.
Terkait Program Rumah & Sekolah Rakyat
Nurul juga meluruskan klaim mengenai pembangunan rumah layak huni: “Pak Rusman membanggakan 2.000 unit bedah rumah bersumber APBN. Perlu saya luruskan agar masyarakat paham: APBN dan APBD sama-sama uang rakyat. Tak boleh dijadikan alasan pamer prestasi. Ingat masa Pilkada? Kadis Perkim sesumbar di media bangga bisa mandiri tanpa APBN/APBD lewat peran CSR & Baznas. Sekarang kok sepenuhnya bergantung ke pusat? Bukankah ini bukti kemandirian kolaps dan miskin inovasi? Ditambah lagi, peran Forum CSR sekarang melempem tidak jelas fungsinya, dan Baznas pun tak terlibat secara maksimal.”
Terkait klaim perolehan kuota Sekolah Rakyat, Nurul menambahkan: “Saya bersyukur ada dua sekolah di sini, namun jika diklaim sebagai prestasi mutlak kepemimpinan, hal ini mencederai rasa keadilan. Seluruh warga provinsi punya hak yang sama, jangan terlihat seolah kita serakah dan menuntut perhatian berlebih.”
Di akhir pernyataannya, Nurul memberikan sindiran sekaligus teladan: “Sebenarnya saya ikut mengawal kemajuan Lampung Selatan agar sesuai harapan rakyat. Seharusnya Pak Rusman Efendi belajar dari sosok Kang Ay atau Saefunnaim. Beliau adalah contoh bagaimana mendampingi pemimpin dengan benar: tetap jujur menilai, objektif, tidak buta melihat fakta di lapangan, namun tetap setia membangun, bukan sekadar membela buta agar terkesan asal bapak senang.”
Ia pun mengingatkan hakikat kepemimpinan: “Bupati Radityo Egi bukan pemimpin kelompok pemenangan saja, melainkan pemimpin seluruh masyarakat Lampung Selatan. Saya punya tanggung jawab moral mengawal kebijakannya. Jangan sampai Bupati digiring oleh lingkaran dalamnya untuk bersikap oportunis dan buta terhadap kritik yang berdasar. Jika hal ini terus terjadi, makin jelas ada upaya meletakkan dengan pujian kosong demi kepentingan kelompok. Saat ini kinerja dirasa masih jauh dari harapan masyarakat luas, oleh sebab itu kita semua harus terus mengawal ketat,” pungkasnya.
Kritik dan saran dari berbagai pihak Merupakan suatu misi Untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan di Suatu daerah .. terkhusus nya di Lampung selatan semoga kedepan nya Lebih baik
