Mandala Nusantara News, Pemalang, Jawa Tengah – Guna memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP Tahun 2026 berjalan tanpa penyimpangan, jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani Pakta Integritas di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang, Rabu, 3 Juni 2026.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Kapolres Pemalang, Kajari Pemalang, perwakilan Kodim 0711/Pemalang, perwakilan Plh Sekda Pemalang, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah ini menjadi bukti komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan SPMB 2026 sesuai regulasi, objektif, transparan, akuntabel, serta memenuhi asas keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Pemalang.
Bupati Anom Widiyantoro menegaskan bahwa pakta integritas tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan jabatan untuk menjalankan SPMB berlandaskan aturan nasional.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, saya bersama seluruh unsur telah menandatangani pakta integritas ini, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat. Ini komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB 2026 sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional,” kata Anom.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga turut memantau jalannya SPMB 2026 agar setiap tahap terlaksana dengan baik. Menurut Anom, penandatanganan ini mencerminkan profesionalisme, kepatuhan pada hukum, sekaligus upaya menjaga marwah keadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
“Yang utama adalah keadilan dan mencegah segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan calon peserta didik serta mencederai rasa keadilan masyarakat Pemalang,” tegasnya.
Anom mengingatkan, meski SPMB merupakan agenda tahunan, nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang utuh dan mudah dipahami publik guna menghindari bias dan persepsi keliru.
“Informasi yang tidak lengkap kerap menimbulkan salah tafsir. Karena itu, sebelum SPMB dimulai, kita wajib menyajikan informasi yang komprehensif. Ini tugas kita semua, terutama Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dindikpora Kabupaten Pemalang, Supa’at, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun komitmen bersama dan menggalang dukungan seluruh pihak agar SPMB 2026 berjalan bersih. Selain itu, pakta integritas dimaksudkan untuk memastikan proses seleksi steril dari penyalahgunaan wewenang, bebas konflik kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, serta memberi kepastian hukum sesuai juknis dan regulasi.
“Ini adalah ikhtiar bersama agar setiap anak di Pemalang mendapat kesempatan setara mengakses pendidikan lewat proses yang adil, transparan, dan sesuai aturan,” jelas Supa’at.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 70 peserta dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, OPD terkait, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMP, Ikatan Kepala Sekolah (IKKS) jenjang SD, Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat kabupaten dan kecamatan, serta Kepala TK Pembina se-Kabupaten Pemalang.
Dengan adanya pakta integritas ini, Pemkab Pemalang berharap SPMB 2026 dapat terlaksana secara tertib, bebas intervensi, dan benar-benar menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkeadilan.
